LOGO HEADER BARU

Pembaruan terakhir: Selasa, 27 Juli 2021

Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum.Pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 Pengadilan Negeri Pinrang kembali berhasil melakukan "Restorative Justice" atau Keadilan Restoratif pada Perkara Tindak Pidana Khusus Anak dengan nomor perkara 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pin dengan klasifikasi perkara tindak pidana pencurian.penerapan "Restorative Justice" pada kali ini dilakukan dengan cara diversi yaitu dengan proses perdamaian kedua belah pihak di mana pihak keluarga dari anak yang berhadapan dengan hukum mengganti biaya ganti rugi terhadap pihak pertama atau dikatakan pihak korban 

 

Restorative justice sendiri merupakan sebagai suatu proses dimana semua pihak yang terkait dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi terhadap pihak korban dan pelaku hukum, tetap mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak serta proses penghukuman adalah jalan terakhir dengan tetap tidak mengabaikan hak-hak anak. Apabila proses hukum berlanjut kepada proses pelaporan ke Kepolisian maka dasarnya pelaksanaan hukum melalui upaya diversi yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan menggunakan otoritas diskresi. Diskresi adalah adalah pengalihan dari proses pengadilan pidana secara formal ke proses non formal untuk diselesaikan secara musyawarah. Pendekatan ini dapat diterapkan bagi penyelesaian kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini berdasarkan perubahan Undang-undang No.11 Tahun 2011 pengganti Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak hanya melindungi anak sebagai korban dan tidak bagi pelaku, sebagai pelaku dikategorikan anak masih dibawah umur, posisinya tidak di samakan dengan pelaku orang dewasa.

Pada pelaksanaan "Restorative Justice"  yang dilakukan dengan cara diversi tersebut dipimpin oleh YM Hakim Rio Satriawan,S.H dengan didampingi Panitera Pengganti Bapak Syamsir Musa. Pada proses diversi tersebut kedua ABH (Anak Berhadapan Hukum ) didampingi orangtua.selain orangtua juga hadir penuntut umum yaitu Ibu Anggriani, SH dan bapak Muhamad Yodi Nugraha, S.H .pada awal sidang tersebut YM Hakim menyampaikan bahwa kedua belah pihak telah setuju untuk melakukan kesapakatan perdamaian.kemudian YM Hakim melanjutkan dengan membaca surat pernyataan perdamaian yang akan di tanda tangani oleh kedua belah pihak baik kedua ABH maupun korban.beberapa isi dari surat perdamaian tersebut diantaranya adalah bahwa keluarga dari ABH bersedia menanggung kerugian korban dan bersedia mengganti rugi semua kerugian dari pihak korban dan dalam surat perdamaian tersebut kedua terdakwa menyesali perbutannya dan memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada korban dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Setelah pembacaan Surat perdamaian oleh YM Hakim Rio Satriawan,S.H kemudian dilanjutkan dengan penandantangan Surat perdamaian dan jabat salam oleh kedua belah pihak antara korban dan kedua ABH

Pencarian

Informasi Cepat

  • 1

Survey IKM dan IPK

Bantu kami untuk meningkatkan
pelayanan, dengan mengisi survey
dibawah ini !!!

survei ikm dan IPK survei korupsi

  • baner 1
  • baner 2
  • baner 3
  • baner 4

Web Statistik

Today83
Yesterday95
This week374
This month2658
Total14488

Who Is Online

1
Online
29 Juli 2021