Logo Pengadilan Negeri Palopo
Pembaruan terakhir: Selasa, 02 Juni 2020
shade

Layanan Publik

Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 56 dan 57 UU No. 48 Tahun 2009, Pasal 68 B dan 69 C UU 49 Tahun 2009, Pasal 60 B dan 60 C UU No. 50 Tahun 2009, Pasal 114 C dan 144 D UU No. 51 Tahun 2009 yang mengatur tentang hak setiap orang yang tersangkut perkara untuk memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu serta pembentukan pos bantuan hukum pada setiap Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara bagi pencari keadilan yang tidak mampu, dan bahwa Mahkamah Agung RI dan Badan-badan Peradilan yang berada di bawahnya harus memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh keadilan termasuk akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu, maka Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Selengkapnya:

Informasi Delegasi

Memenuhi surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tertanggal 30 Desember 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan, bersama ini kami beritahukan alamat email Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan di Pengadilan Negeri Pinrang sebagai berikut:

email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

 

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, harap untuk menjadi maklum.

biaya panggilan 1

baiaya panggilan 2

biaya panggilan 4

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Tentang Panggilan/Pemberitahuan Pihak-Pihak Oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pada Pengadilan Negeri Pinrang

Jam Kerja

clock

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Ketua Mahkamah Agung (KMA) nomor :

  • 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. (unduh)
  • 035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. (unduh)

Maka Jam Kerja pada Pengadilan Negeri Pinrang adalah sebagai berikut :

Jam Kerja:

    • Hari Senin s.d. Kamis: pukul 08.00 s.d. 16.30 WITA
    • Hari Jumat: pukul 08.00 s.d. 17.00 WITA

Jam Istirahat:

    • Hari Senin s.d. Kamis: pukul 12.00 s.d. 13.00 WITA
    • Hari Jumat: pukul 11.30 s.d. 13.00 WITA.
A- A A+

Pencarian

Informasi Cepat

  • 1