Logo Pengadilan Negeri Palopo
Pembaruan terakhir: Kamis, 18 Juli 2019
shade

Layanan Publik

Tata Tertib di Pengadilan

Pihak pengadilan memiliki panduan mengenai tata tertib yang harus ditaati oleh semua orang yang memasuki gedung Pengadilan:

  1. Dalam ruang sidang siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan.
  2. Selama sidang berlangsung, pengunjung harus duduk sopan dan tertib ditempatnya masing-masing.
  3. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran atau melakukan tindakan yang dapat menggangu jalannya persidangan .
  4. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang dan siapa yang membawanya wajib menitipkan pada tempat yang disediakan khusus untuk itu yaitu di ruangan kepaniteraan bagian pidana.
  5. Segala sesuau yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat.
  6. Pengambilan foto, rekaman suara atau rekaman tv harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang.
  7. Siapapun disidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib persidangan dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan, masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya.

Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 56 dan 57 UU No. 48 Tahun 2009, Pasal 68 B dan 69 C UU 49 Tahun 2009, Pasal 60 B dan 60 C UU No. 50 Tahun 2009, Pasal 114 C dan 144 D UU No. 51 Tahun 2009 yang mengatur tentang hak setiap orang yang tersangkut perkara untuk memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu serta pembentukan pos bantuan hukum pada setiap Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara bagi pencari keadilan yang tidak mampu, dan bahwa Mahkamah Agung RI dan Badan-badan Peradilan yang berada di bawahnya harus memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh keadilan termasuk akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu, maka Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Selengkapnya:

Informasi Delegasi

Memenuhi surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tertanggal 30 Desember 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan, bersama ini kami beritahukan alamat email Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan di Pengadilan Negeri Pinrang sebagai berikut:

email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Nomor HP Koordinator Penanggungjawab penanganan bantuan panggilan/pemberitahuan Pengadilan Negeri Pinrang atas nama H.Amir Mahmud, SH, No. HP : 085240469618

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, harap untuk menjadi maklum.

biaya panggilan 1

baiaya panggilan 2

biaya panggilan 4

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Tentang Panggilan/Pemberitahuan Pihak-Pihak Oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pada Pengadilan Negeri Pinrang

Jam Kerja

clockBerdasarkan Pasal 5 ayat (2) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 071/KMA/SK/V/2008 tanggal 14 Mei 2008, jam kerja yang berlaku pada Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo adalah:

Jam Kerja:

    • Hari Senin s.d. Kamis: pukul 08.00 s.d. 16.30 WITA
    • Hari Jumat: pukul 08.00 s.d. 17.00 WITA

Jam Istirahat:

    • Hari Senin s.d. Kamis: pukul 12.00 s.d. 13.00 WITA
    • Hari Jumat: pukul 11.30 s.d. 13.00 WITA.
A- A A+

Pencarian

Informasi Cepat

  • 1