Logo Pengadilan Negeri Palopo
Pembaruan terakhir: Kamis, 18 April 2019
  • Selamat Datang di Situs Web Pengadilan Negeri Pinrang
  • Kunjung SIPP Pengadilan Negeri Pinrang
  • Direktori Putusan Pengadilan Negeri Pinrang
  • Kunjungi Direktori Putusan Pengadilan Negeri Pinrang
  • Peringatan HUT RI ke 71
  • JDIH Pengadilan Negeri Pinrang
  • Informasi Tilang
› ‹
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
shade
bankum
Layanan Hukum bagi

Masyarakat Tak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
 
Selengkapnya
info
Prosedur Pelayanan

Permintaan Informasi

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan untuk memudahkan Anda mengakses informasi di Pengadilan
 
Selengkapnya
pengaduan
Syarat & Tata Cara

Pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung RI No. 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
Selengkapnya
  • Prosedur Berperkara
  • Penelusuran Perkara
  • Jadwal Sidang
  • Direktori Putusan
  • Info Kasasi/PK
 

Anda bingung bagaimana berperkara di Pengadilan?

Prosedur dan Biaya BerperkaraSilakan membaca bagaimana prosedur berperkara dan biaya berperkara yang berlaku saat ini pada Pengadilan Negeri Pinrang.

Prosedur perkara perdata
Prosedur perkara pidana
Tarif Panjar
Tarif PNBP
 
 

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

SIPP Pengadilan Negeri PalopoSistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) memuat informasi detail perkara, jadwal sidang dan statistik perkara pada Pengadilan Negeri Pinrang

Kunjungi SIPP
 
 

Jadwal Sidang Pengadilan Negeri Pinrang

Jadwal Sidang Pengadilan Negeri PalopoSelain dapat dilihat pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Anda juga dapat melihat jadwal persidangan hari ini dengan meng-click tombol di bawah

Jadwal Sidang Hari Ini
 
 

Akses Salinan Elektronik Putusan Pengadilan Negeri Pinrang

Direktori Putusan Pengadilan Negeri PalopoPutusan Pengadilan Negeri Pinrang yang telah diunggah pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat diakses oleh publik

Kunjungi Direktori Putusan
 
 

Pantau Progres Pemeriksaan Upaya Hukum Kasasi/PK Anda

info 64Sistem Informasi Administrasi Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIAP-MARI) memuat informasi data perkara pada tingkat kasasi/PK

Kunjungi SIAP-MARI
 

Pengadilan Negeri (PN) Pinrang mencanangkan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pencanangan pembangunan zona integritas itu berlangsung diruang sidang Utama Kantor Pengadilan Negeri Pinrang jalan Jenderal Sukowati Nomor 38 padahari Senin (4 Maret 2019).

Zona Integritas

Ketua Pengadilan Negeri Pinrang ADIL KASIM, S.H.,M.H dalam sambutannya mengatakan kegiatan pencanangan Zona Integritas ini telah pernah dilaksanakan sebelumnya dalam rangka Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Pinrang dan pencanangan yang dilakukan kali ini adalah dalam rangka memantapkan pembangunan Zona Integritas menuju Pengadilan Negeri Pinrang yang bebas korupsi dan birokrasi bersih dan melayani.

Sosialisasi ZI

Bertempat diruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Kamis, 21 Februari 2019 telah diadakan Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)yang dibawakan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pinrang sebagai Pembina Pembangun Zona Integritas, diikuti oleh Seluruh Hakim dan Pegawai serta Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) dilingkup Pengadilan Negeri Pinrang.

Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Negeri Pinrang di dasari oleh Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan instansi Pemerintah yang kemudian oleh Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI menerbitkan Pedoman Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Peradilan Umum

A- A A+

Pencarian

Informasi Cepat

  • 1
Kembali Ke Atas